Penyiapan TP-Doc Diperlonggar

JAKARTA- Direktorat Jenderal Pajak memberi kelonggaran penyiapan dokumen penetapan harga transfer atau transfer pricing kepada perusahaan yang melakukan transaksi terafiliasi.

Achmad Amin, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Ditjen Pajak memparkan, kelonggaran diberikan karena beleid baru dikeluarkan akhir tahun lalu.

Beleid yang dimaksud Achmad adalah implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

“Pelaporan tetap tanggal 30 April, kalau belum lengkap self assessment nya kami akan menutup mata. Siapkan yang sudah siap, kalau diminta oleh pemeriksa sampaikan yang sudah ada,” kata Achmad dalam diskusi di Jakarta, Selasa (14/2).

Untuk mencegah kegaduhan, otoritas pajak telah mengeluarkan instruksi ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), instruksi itu meminta agar pemeriksa pajak member jangka waktu antara pelaporan dan pemeriksaan dokumen milik wajib pajak yang belum lengkap TP Doc nya.

“Disiapkan sesegera mungkin, silakan semuanya untuk disegerakan supaya lebih mudah litigasi risikonya,” tambahnya.

PMK No. 213/2016 mewajibkan perusahaan yang memiliki transaksi terafilitasi untuk melaporkan paket dokumentasi transfer pricing meliputi dokumen induk, dokumen local, dan pelaporan per Negara (Country by Country Report/CBCR).

Kendati demikian, khusus tahun ini, Otoritas Pajak hanya mewajibkan perusahaan multinasional menyediakan local file dan master file paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kedua jenis dokumen itu tidak dilampirkan bersama dengan SPT, wajibpajak cukup menyampaikan ikhtisar dokumen induk dan dokumen local sebagai lampiran SPT PPh Badan tahun pajak dengan format sesuai lampiran PMK-213.

Adapun, dua jenis dokumen itu disiapkan oleh perusahaan yang memiliki transaksi terafiliasi lebih dari Rp 20 miliar selama tahun sebelumnya. Transaksi itu mencakup transaksi jasa, pembayaran bunga, dividen, dan pemanfaatan barang tak berwujud lain yang nilainya lebih dari Rp 5 miliar.

Untuk implementasi CBCR, pemerintah telah member waktu lebih dari setahun kepada WP. Proses penyampaian CBCR tahun 2016 dilakukan bersama SPT tahun 2017.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

Pemerintah akan Hapus Aturan Perpanjangan SIUP dan TDP

Jakarta – Pemerintah akan menghapus aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penghapusan ini berlaku bagi perusahaan yang sudah berjalan atau eksisting.

“Perusahaan yang ada ngapain lagi dibikin perpanjang perpanjang lagi,” ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Menurut Enggar, selama ini perusahaan yang sudah berdiri diharuskan untuk perpanjang izin. Seharusnya, perusahaan lama yang sudah kredibel tidak perlu lagi memperpanjang izin karena untuk mempermudah kegiatan berusaha.

Penghapusan perpanjangan izin bagi perusahaan eksisting rencananya akan mulai minggu depan.

“Nanti dibuat surat edaran bahwa itu tidak diperlukan perpanjangan,” ungkap Enggar.

Enggar menyebut penghapusan perpanjangan SIUP TDP ini telah didiskusikan bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution.

“Minggu depan, perusahaan yang sudah jalan nama tidak berubah, segala macam ngapain lagi diperpanjang, tadi sudah disiapakan oleh Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution),” ujarnya.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

Kewajiban perpanjangan SIUP & TDP dihapus

JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Keputusan tersebut diambil sebagai salah satu cara untuk memperbaiki indeks kemudahan berusaha atau ease of doing bussines (EODB).

Enggartiasto Lukito, Menteri Perdaganngan mengatakan, dengan penghapusan tersebut ke depan, perusahaan yang sudah beroperasi, asal nama tidak berubah, tidak perlu lagi direpotkan untuk memperpanjang SIUP dan TDP. “Poinnya, minggu depan sudah tidak ada lagi itu kewajiban,” katanya di Jakarta, Kamis (16/2).

Enggar mengatakan, agar kebijakan tersebut bisa segera berjalan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera mengeluarkan surat edaran ke dinas-dinas agar kewajiban tersebut ditiadakan. Presiden Joko Widodo ingin agar kemudahan berusaha terus diperbaiki.

Walaupun indeks kemudahan berusaha Indonesia membaik 15 peringkat dari posisi 106 menjadi 91, dia ingin agar peringkat itu bisa diturunkan sampai ke bawah 50. Untuk mencapai target tersebut, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet beberapa waktu lalu telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan perbaikan

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

Ditjen Pajak Bebas Cek Rekening Bank, Orang Tak Bisa Bohong Lagi

Jakarta. Bagi wajib pajak yang memiliki banyak harta yang belum dilaporkan, namun belum mengikuti program tax amnesty, patut untuk was-aws. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggencarkan pemeriksaan setelah program tersebut berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan salah satu yang bisa dijadikan pintu masuk pemeriksaan petugas pajak yakni data rekening bank wajib pajak.

Pembukaan rekening pajak pun nantinya bisa dilakukan lebih singkat, yakni paling cepat seminggu dan paling lama 30 hari. Lewat Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia).

“Alasannya kita menggunakan basis data rekening karena sistem perbankan kita sudah bagus. Selama ini kita butuh waktu lama mengakses data perbankan wajib pajak, padahal kita perlu data rekeningnya,” ujar Hestu di kantor DJP, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurutnya, dengan mengetahui secara cepat data rekening nasabah, maka pemeriksaan dan pengumpulan bukti permulaan bisa lebih singkat.

“Banyak orang enggak jujur bayar pajak, tapi begitu kita buka rekening bank kan bisa ketahuan. Kamu saat melapor SPT hanya segitu, tapi ternyata di rekeningnya tidak sesuai,” katanya Yoga.

Diungkapkannya, tidak ada batasan minimal saldo rekening yang disasar DJP untuk dibuka datanya. Pembukaan data rekening didasarkan atas penilaian indikasi tidak taat membayar pajak.

“Tidak ada batasan berapa pun saldo rekeningnya. Karena kita sendiri kan belum tahu itu rekening wajib pajak isinya berapa. Itu alasan kenapa kita meminta data rekeningnya dibuka, untuk memudahkan pemeriksaan pajaknya,” tandas Yoga.

Sumber : pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

Pajak Bisa Periksa Cepat, Bisnis Bank Stabil

JAKARTA. Para banker tak khawatir kendati Direktorat Jendral Pajak bisa lebih cepat mengakses data wajib pajak di bank. Bisnis perbankan diperkirakan tak bakal terimbas negatif dari aksi Ditjen Pajak.

Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), mengatakan, mulai tahun 2017 hampir di seluruh belahan dunia akan berlaku Automatic Exchange of Information (AEOI). Yakni, wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan aset atau simpanan di bank di negara manapun.

“Jadi tidak aka nada dampak apa-apa, apalagi yang mengkhawatirkan,” ujar Iman, Selasa (14/2). Menurut dia, ini merupakan tren global dan sesuai rezim baru perpajakan dunia.

Senada, Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk bilang, transparansi data ini memang sudah bukan hal yang semestinya diantisipasi semua pihak. “Di Indonesia saat ini yang merupakan rahasia bank adalah dana simpanan nasabah,” ucapnya.

Hariyono Tjahjarijadi, Direktur Utama PT Bank Mayapada Iternasional Tbk mengatakan, selama ini prosedur pajak tersebut sudah berjalan sehingga baik perolehan data secara lambat atau cepat tak akan memberikan dampak. “Tapi, soal buka data nasabah masih terbatas seperti saat ini, mengingat UU Perbankan masih belum ada perubahan,” jelasnya.

Menurut dia, permintaan Ditjen Pajak untuk data nasabah tersebut dalam rangka pemeriksaan nasabah bank yang sedang bermasalah dengan pajak. Misalnya untuk pemblokiran rekening atau tabungan/ dana nasabah.

Sebelumnya, upaya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan Wajib Pajak kian mudah. Mulai 1 Maret 2017, akses data perbankan oleh Ditjen Pajak bakal lebih singkat waktunya.

Hitungan pajak, jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan 239 hari atau kurang lebih 8 bulan, kini hanya butuh waktu maksimal satu bulan saja. Bahkan bukan mustahil satu minggu saja.

Sinergi Aplikasi Uslan Buka Rahasia Bank atau Akasia yang selama ini digunakan untuk pengajuan usulan pembukaan data rahasia bank di internak Kementerian Keuangan dengan Aplikasi Buka Rahasia Bank milik OJK akan mempercepat proses pengajuan permintaan pemeriksaan data pajak oleh Menkeu hingga pemberian izin yang lebih cepat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013, proses pemeriksaan wajib pajak bisa mencapai delapan bulan dan dapat diperpanjang dua  bulan lagi.

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Perbankan Nelson Tampubolon mengatakan, proses pembukaan data rahasia bank harus tetap sesuai prosedur “Saya tidak yakin bank bisa memberikan informasi tentang pemilik dan simpanan kecuali melalui prosedur yang sudah diatur ujarnya.

Sumber: www.pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

PPh OP – Orang Pribadi Profesi Karyawan Status KK

Data Wajib Pajak:

 

Nama                : Rudi Rahmat

NIK                   : 3172041804770015

Alamat              : Jl. Batu Tulis No. 33, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

NPWP               : 07.456.123.0-013.000

Telepon             : (021) 7543291

Status               : L/K/2 (Laki-Laki Kawin dengan 2 Tanggungan)

 

DATA KELUARGA

 

Data Harta dan Hutang per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

  • Hutang kartu kredit BNI sebesar Rp. 5.000.0000,-
  • Rumah Tinggal dibeli sejak Tahun 2006 seharga Rp. 145.000.000,-
  • Mobil Toyota Avanza (2007) Tahun 2010 seharga Rp. 90.000.000,-
  • Motor Honda Beat dibeli Tahun 2013 seharga Rp. 11.000.000,-
  • Saham Pada PT. Berkah Abadi sejak Januari tahun 2016 100.000.000,-
  • Tabungan di BNI per 31 December 2016 50.000.000,-
  • Deposito BNI Tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

 

Selama tahun 2016 Rudi Rahmat tidak pernah membayar PPh selain PPh yang dipotong sendiri oleh perusahaan tempat bekerjanya.

 

Berikut data penghasilan istri dari pekerjaan (status KK dan satu NPWP dengan suami):

 

Pertanyaan:

Berapa PPh Terutang Yang harus Dibayar oleh Bapak Rudi Rahmat dan bagaimana cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2016?

 

Dasar Peraturan:

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016 “Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi” dijelaskan sebagai berikut :

 

Pasal 5 ayat (1)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya;
  3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
  4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
  6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
  7. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
  8. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
  9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

 

Pasal 10 ayat (3)

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan :

  • biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
  • iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016, Pasal 1:

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 :

pasal 17 ayat 1 huruf (a)

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak                                                   Tarif Pajak

———————————————————————————————————————

sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh                               5%

lima juta rupiah)                                                                         (lima persen)

———————————————————————————————————————

di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta                              15%

rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)   (lima belas persen)

———————————————————————————————————————

di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratur lima puluh juta rupiah)                       25%

s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)                             (dua puluh lima persen)

———————————————————————————————————————

di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)                         30% ( tiga puluh persen)

——————————————————————————————————————–

 

Berikut ini adalah besarnya PPh Terutang tahun 2016 yang harus di bayar Bapak Rudi Rahmat :

PENGHASILAN TAHUN 2016 Bapak Rudi Rahmat:

Total Gaji PT. Berkah Abadi                                Rp.   138.000.000,-

THR PT. Berkah Abadi                                        Rp.    12.000.000,-

Jumlah Penghasilan Bruto                                                                       Rp.   150.000.000,-

Pengurang :

-/- Biaya Jabatan PT. Berkah Abadi                     Rp.     6.000.000,-

Total Pengurang                                                                                        Rp.     6.000.000,-

Jumlah Penghasilan Neto                                                                        Rp.   144.000.000,-

-/- PTKP (K/2)

WPOP                                                   Rp.   54.000.000,-

Kawin                                                   Rp.     4.500.000,-

Tanggungan (2)                                    Rp.     9.000.000,-

Rp      67.500.000

Penghasilan Kena Pajak                                                                          Rp.     76.500.000,-

PPh Terutang :

5%   x  Rp.  50.000.000,-            =                      Rp.    2.500.000,-

15% x  Rp.  26.500.000,-            =                      Rp.    3.975.000,-

 

Total PPh Terutang                                                                                 Rp.   6.475.000,-

PPh yang Telah Dipotong oleh Pemberi Kerja :

Berkah Abadi                                                                                              Rp.    6.475.000,-

Total PPh yang Telah Dipotong oleh Pemberi Kerja                              Rp.   6.475.000,-

Total PPh yang Harus Dibayar Sendiri                                                      Rp.                 0

 

Penghasilan istri hanya dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong PPh oleh perusahaan, sehingga bersifat final, tidak perlu dihitung ulang dengan penghasilan suami.


Contoh pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke dalam formulir SPT untuk karyawan dengan istri bekerja (status KK)

SPT Karyawan – Rudi – KK

Berikut Daftar Kode Harta dan Hutang dalam pengisian daftar harta SPT:

Daftar Kode Harta dan Hutang

Berikut Daftar KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) berdasarkan KEP – 321/PJ/2012 untuk pengisian SPT:

Daftar KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha)

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

Ditjen Pajak Bakal Cek Rekening Orang yang Tak Ikut Tax Amnesty

Jakarta – Program pengampunan pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017 nanti. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai fokus melakukan pemeriksaan pada wajib pajak yang diindikasi memiliki banyak aset yang belum dilaporkan, namun belum mengikuti program tersebut.

Salah satu cara pemeriksaan adalah dengan melihat rekening bank wajib pajak, untuk kemudian dipakai sebagai pintu masuk pemeriksaan pajak.

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan pihaknya sudah memiliki platform baru yang bisa diandalkan untuk menelisik data rekening bank secara elektronik. Alat tersebut yakni Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia), yakni aplikasi internal Kementerian Keuangan untuk mempercepat pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan.

Akasi itu nantinya akan terhubung dengan platform Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) yang merupakan aplikasi internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gunanya untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan Menteri Keuangan.

Menurut Ken, kedua aplikasi tersebut akan saling terhubung pada 1 Maret 2017, sehingga proses pembukaan data nasabah bank dari DJP ke OJK bisa dilakukan lebih cepat, yakni kurang dari 30 hari. Sementara jika menggunakan pengajuan seperti sekarang, butuh setidaknya 6 bulan bagi DJP untuk bisa mengakses data nasabah bank.

“Sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Akasia, nanti link sama OJK. Dan pembukaan rekening kalau dulu 6 bulan, sekarang seminggu saja sudah bisa buka. Mekanisme memang harus izin, tapi sekarang dengan aplikasi lebih cepat,” kata Ken di kantor DJP, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Diungkapkannya, pembukaan data rekening nasabah lewat Akasi tersebut merupakan bagian dari implementasi reformasi perpajakan pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Pada kesempatan tersebut, dia juga memaparkan capaian program tax amnesty. Dimana per 13 Februari program tersebut telah diikuti lebih dari 650.000 wajib pajak, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp 111 triliun dari uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM