Maria, seorang notaris di sebuah firma saat ini sedang bingung, suaminya yang dulunya bekerja di sebuah perusahaan PMA, saat ini di-PHK karena imbas dari krisis global. Suami terlanjur memiliki NPWP dan Maria juga memiliki sendiri. Mereka sepakat untuk menghapus NPWP suami karena sudah tidak berpenghasilan kembali. Selanjutnya suami ikut pada NPWP istrinya. Namun, ketika Maria bertanya ke teman-temannya, mereka justru menyalahkan tindakannya tersebut.

Pada prinsipnya, UU perpajakan Indonesia menganut suami sebagai kepala keluarga. Seharusnya hanya suami yang wajib memiliki NPWP. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, istri dimungkinkan untuk memiliki NPWP sendiri sebagaimana kasus yang dialami Ina di atas yang profesinya mengharuskan dirinya harus memiliki NPWP sendiri agar dapat menerbitkan faktur pajak kepada klien-nya, tentu saja setelah menerima pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Oleh karena menganut prinsip tersebut maka dalam kasus di atas, NPWP atas suami Maria tetap harus dipertahankan, walaupun tidak ada penghasilan yang diterima suaminya

http://www.pajakpribadi.com

Kategori:istri

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, deadline pengampunan pajak, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, terakhir pengampunan pajak, update tax amnesty