Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kendaraan dinas dengan nilai fantastis yang biasanya diterima oleh petinggi perusahaan bakal dikenakan pajak natura atau pajak untuk barang bukan uang atau kenikmatan bagi pegawai. Salah satu fasilitas yang dipastikan masuk kategori yaitu private… Read More ›
DPR
Wahh! Bakal Ada Pungutan Pajak Khusus Buat Danai Pindah Ibu Kota
Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) disebutkan membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Dana tersebut berasal dari beberapa alternatif pembiayaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga swasta. Di sisi lain, pemerintah juga… Read More ›
Rencana Pungutan Pajak Khusus Pindah Ibu Kota Dikritik Habis-habisan
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang membutuhkan dana Rp 446 triliun secara umum berasal dari beberapa alternatif pembiayaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga swasta. Akan tetapi, pemerintah juga mulai ancang-ancang untuk menarik pajak khusus ibu kota… Read More ›
Kamu Orang Kaya Bukan? Negara Bakal Tarik Pajak Lebih Tinggi Nih
Tarif pajak bagi orang kaya bakal naik menjadi 35%. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah disetujui DPR RI Tingkat I. “Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi… Read More ›
Ketua Banggar Tolak Tax Amnesty Jilid II, Apa Alasannya?
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah angkat bicara perihal keinginan pemerintah menggulirkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Menurutnya kebijakan itu tak diperlukan. Said mengatakan jika amnesty jilid II digulirkan maka kepercayaan wajib pajak akan… Read More ›
Soal Tax Amnesty Jilid II, Menko Airlangga: Presiden Sudah Kirim Surat ke DPR…
Pemerintah rupanya punya rencana melanjutkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pemerintah segera membahas rencana tersebut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat. Airlangga menyebut, kebijakan pengampunan pajak masuk dalam… Read More ›
Jokowi Kirim Surat ke DPR, Minta Tax Amnesty Jilid II Dibahas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah mengenai pengampunan pajak… Read More ›
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan sebagai UU Cipta Kerja dalam rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai… Read More ›
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
DPR telah mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja lewat rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Aturan omnibus law ini menghapus banyak pasal dalam undang-undang. Seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Penataan ruang. Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,… Read More ›
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta kerja (Ciptaker) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan RUU ini menjadi UU memang sempat mendapatkan penolakan dari para buruh karena dianggap tidak memihak. Terutama mengenai poin… Read More ›
PAJAK PRIBADI 