Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat

Suasana Rapat Paripurna DPR RI Senin (5 Oktober 2020). Rapat Paripurna mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi. (CNBC Indoensia/Muhammad Sabki)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta kerja (Ciptaker) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan RUU ini menjadi UU memang sempat mendapatkan penolakan dari para buruh karena dianggap tidak memihak. Terutama mengenai poin pesangon yang tidak lagi diberikan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk beberapa kriteria.


Padahal dari draf RUU yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (6/10/2020) yang telah disahkan ini, beberapa poin soal pesangon tetap diberikan. Namun memang ada kriteria soal PHK.


Dalam pasal Pasal 154A pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a.perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;

b.perusahaan melakukan efisiensi;

c.perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;

d.perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (forcemajeur).

e.perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;

f.perusahaan pailit;

g.perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;

h.pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

i.pekerja/buruh mangkir;

j.pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

k.pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;

l.pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelahmelampaui batas 12 (dua belas)bulan;

m.pekerja/buruh memasuki usia pensiun;atau

n.pekerja/buruh meninggal dunia.

Namun, dapat dipastikan di dalam Pasal 156 tertuang :“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Sumber: cnbcindonesia

http://www.pajakpribadi.com



Kategori:Berita

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: