Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Dilansir dari Antara, Minggu (3/10/2021), berdasarkan Draf RUU HPP,… Read More ›
RUU
Kamu Orang Kaya Bukan? Negara Bakal Tarik Pajak Lebih Tinggi Nih
Tarif pajak bagi orang kaya bakal naik menjadi 35%. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah disetujui DPR RI Tingkat I. “Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi… Read More ›
Soal Tax Amnesty Jilid II, Menko Airlangga: Presiden Sudah Kirim Surat ke DPR…
Pemerintah rupanya punya rencana melanjutkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pemerintah segera membahas rencana tersebut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat. Airlangga menyebut, kebijakan pengampunan pajak masuk dalam… Read More ›
Jokowi Kirim Surat ke DPR, Minta Tax Amnesty Jilid II Dibahas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah mengenai pengampunan pajak… Read More ›
Rusun Buat Asing Dipatok di Atas Rp 1 M
Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan menuai kritik. Salah satunya soal izin kepada warga negara asing yang ingin memiliki satuan rumah susun di Indonesia. Menurut Komite Perizinan dan Investasi Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul LG… Read More ›
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta kerja (Ciptaker) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan RUU ini menjadi UU memang sempat mendapatkan penolakan dari para buruh karena dianggap tidak memihak. Terutama mengenai poin… Read More ›
Inilah perbandingan pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU 13/2003
Sidang Paripurna DPR Senin (5/10/2020) resmi mengesahkan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Di media sosial, banyak beredar informasi Omnibus law Cipta Kerja merugikan buruh / pekerja karena uang pesangon dihapuskan. Benarkah demikian? Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR… Read More ›
Tagihan kartu kredit akan dikenai bea materai Rp 10.000
Tarif bea materai bakal segera naik. Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI telah sepakat untuk membawa RUU Bea Materai untuk disetujui di Rapat Paripurna DPR RI. Nantinya, tarif bea materai yang tadinya sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 bakal… Read More ›
Perjanjian Bantuan Hukum RI-Swiss Disepakati Jadi RUU, Apa Isinya?
UU Perjanjian Bantuan Hukum atau MLA RI-Swiss nantinya dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud. Panitia Khusus DPR menyepakati perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters antara… Read More ›
RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui, 11 Ribu Triliun Siap di Bawa Balik ke Indonesia
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang… Read More ›
PAJAK PRIBADI 