Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak Progresif JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat yang telah memiliki atau akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang baru melalui … Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa… Read More ›
JAKARTA — Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Akses Informasi Keuangan untuk… Read More ›
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memilki wewenang untuk mengintip rekening nasabah seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Kepala ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai, Perppu tersebut akan memberikan… Read More ›
JAKARTA. Komisi XI DPR akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Seperti diketahui, melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan… Read More ›
JAKARTA. Perbankan Indonesia kembali menjadi incaran investor asing. Kali ini, tumpukan dana repatriasi hasil amnesti pajak menjadi buruan investor asing. Mengutip Bloomberg, sejumlah bank asing berambisi mengeruk untung dari triliunan dana amnesti pajak. Bank asing tertarik memburu amnesti pajak lewat… Read More ›
Berhubung batas waktu penyampaian SPT Orang Pribadi bersamaan dengan batas akhir tax amnesty serta melihat animo masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016. Dari sebelumnya hanya sampai 31 Maret… Read More ›
1. SESUAI PERDIRJEN PAJAK N0. 03/PJ/2017 BAHWA LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAX AMNESTY, DENGAN JADWAL : a. LAPORAN KESATU SEBELUM BATAS SPT 31 MARET 2018 b. LAPORAN KEDUA SEBELUM BATAS SPT 31 MARET 2019 c. LAPORAN KETIGA SEBELUM BATAS SPT 31… Read More ›
Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengklarifikasi rencana untuk memantau transaksi kartu kredit pasca selesainya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia memastikan ini belum akan dilakukan. “Ditjen Pajak belum akan meminta data transaksi kartu kredit,” ungkap Ken… Read More ›
JAKARTA. Walau sudah diampuni, wajib pajak (WP) yang sudah ikut amnesti pajak masih belum bisa bernafas lega. Sebab, mereka harus tetap berkewajiban melaporkan perubahan (update) data harta yang sudah dilaporkan tiap tahun, selama tiga tahun berturut-turut. Kewajiban pelaporan ini berubah… Read More ›
