Perlukah pensiunan memiliki NPWP? Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada kami ketika bertatap muka dengan para pensiunan baik pensiunan PNS maupun pensiunan lainnya. “Sangat menyedihkan, kami yang sudah tidak bekerja dan hanya menikmati hasil kerja kami sebelumnya saja harus dikenakan pajak lagi,” begitulah biasanya gerutuan mereka.

Dalam perpajakan Indonesia, tidak mengenal pengecualian bagi para warga negara yang sudah lansia (senior citizen) sebagaimana di beberapa negara lain, misalnya Singapura. Semua orang yang tinggal lebih dari 183 hari dan memperoleh penghasilan lebih dari PTKP tetap wajib memiliki NPWP. Jika tidak, uang pensiunan tersebut yang melebihi PTKP akan dikenakan pajak 20% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal 21

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

http://www.pajakpribadi.com

Kategori:artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, deadline pengampunan pajak, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, terakhir pengampunan pajak, update tax amnesty