Author Archives
-
Direvisi, Saldo Nasabah yang Diintip DJP Masih Dipertanyakan
JAKARTA – Institute Development of Economic and Finance (Indef) masih mempertanyakan batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Ditjen Pajak terkait penerapan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Padahal, pemerintah telah merevisi batas minimum saldo dari Rp250 juta menjadi… Read More ›
-
Ekonom: Hati-Hati dengan Keterbukaan Informasi Perbankan
Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang… Read More ›
-
Indef: Perubahan Batas Saldo Wajib Lapor Beri Sinyal Buruk
JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah atas inkonsistensi poin aturan tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan, bisa memberikan sinyal yang buruk bagi masyarakat. Pekan lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)… Read More ›
-
SISTEM TEKNOLOGI PENUNJANG: Pemerintah Gandeng Lembaga Jasa Keuangan
JAKARTA – Pemerintah tengah berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk membangun sistem teknologi penunjang keterbukaan akses informasi keuangan. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak menjelaskan, karena hampir melibatkan semua LJK baik dalam bentuk perbankan maupun… Read More ›
-
Saldo Rekening Wajib Lapor DJP Direvisi jadi Rp1 Miliar Dinilai Lebih Efisien
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi revisi batas minimum (threshold) saldo rekening nasabah perbankan yang wajib dilaporkan pada Ditjen Pajak (DJP) menjadi Rp1 miliar. “Ini sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang… Read More ›
-
Wajib lapor simpanan Rp 1 M, tak jadi Rp 200 juta
JAKARTA. Kementerian Keuangan akhirnya meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, Rabu (7/6) malam menyatakan bahwa hal ini… Read More ›
-
Keberatan Publik Jadi Alasan Revisi Intip Saldo Rekening
Center for Indonesia Taxation Analysis memandang keputusan untuk merevisi batas saldo minimum rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara berkala ke Direktorat Jenderal Pajak, dari yang sebelumya Rp200 juta menjadi Rp1 miliar merupakan keputusan yang tepat. Direktur Eksekutif CITA,… Read More ›
-
Respons Pengusaha soal Revisi Saldo Minimum Wajib Lapor
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi batas minimum saldo rekening nasabah yang wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Sebelumnya minimum saldo yang wajib dilaporkan sebesar Rp 200 juta, namun diubah menjadi Rp 1 miliar. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua… Read More ›
-
Saldo Rekening Wajib Lapor Naik Menjadi Rp 1 Miliar
Jakarta – Pemerintah merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Revisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. “Peraturan… Read More ›
-
Pemerintah naikkan batas saldo bisa diintip DJP menjadi Rp 1 miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah batas saldo nasabah lokal yang bisa diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi Rp 1 miliar dari sebelumnya Rp 200 juta. Kenaikan batas saldo tersebut menjadikan rekening yang bisa diintip nantinya sekitar 496.000 atau 0,25 persen… Read More ›
PAJAK PRIBADI 