JAKARTA – Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sigit Pramono mengingatkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam membuka data nasabah cuma buat urusan perpajakan saja. Jangan sampai Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) disalahgunakan.

Sigit menjelaskan, sebenarnya mengintip rekening nasabah bisa dilakukan Menteri Keuangan sejak dulu. Kewenangan itu tertuang dalam Undang-undang Perbankan.

“Di UU perbankan yang ada, sebetulnya memberikan hak Menteri Keuangan agar bank membuka data keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/6/2017).

Namun ada pengecualian yang diberikan ke Menteri Keuangan, dan ia menilai hal ini bisa dipahami. Sebab ketika ada masalah terkait pajak, bisa minta bank membuka data keuangan nasabah.

“Dengan lahirnya Perppu ini enggak perlu minta izin menyangkut informasi perpajakan. Pejabat pajak berhak minta informasi ke bank,” katanya.

Dalam penerapannya, Sigit menyebutkan, Ditjen Pajak seiring waktu akan menggunakan kewenangan ini. Namun kembali ditegaskan, tujuan itu hanya untuk kewenangan perpajakan agar ada kepercayaan.

“Karena menyangkut kepercayaan, sanksi akan diperberat bagi yang menyalahgunakan,” pungkasnya.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pajakpribadi.com

Kategori:pajak

Tag:1770, 1770S, 1770SS, anak, bayar pajak, contoh pajak, dan/atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri., deadline pajak, formulir pajak, hitung pajak, istri, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat Final, mertua, norma, npwp, pajak, pajak orang pribadi, pajak penghasilan, petunjuk pengisian, pph, pph op, profesi, soal pajak, SPT, SPT tahunan, surat pemberitahuan, surat pemberitahuan pajak tahunan, tanggungan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas