Manado. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan payung hukum terkait dengan pemberian insentif atau ‘pengampunan’ bagi wajib pajak (WP) baik yang ikut program tax amnesty maupun yang tidak. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas… Read More ›
pph
Ditjen Pajak Batalkan Obral Bukper
JAKARTA . Tak ada angin tak ada hujan, Ditjen Pajak tiba-tiba membatalkan sebagian besar bukti permulaan (bukper) yang sebelumnya dikeluarkan secara masif beberapa bulan terakhir. Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, pembatalan itu dilakukan karena kabar soal obral bukper tersebut sempat… Read More ›
Ditjen Pajak Intip Data Nasabah, Awas Kejadian 1998 Terulang
JAKARTA – Pemerintah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEoI). Pasalnya jika tidak, menurut Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani potensi terulangnya tragedi 1998… Read More ›
Direvisi, Saldo Nasabah yang Diintip DJP Masih Dipertanyakan
JAKARTA – Institute Development of Economic and Finance (Indef) masih mempertanyakan batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Ditjen Pajak terkait penerapan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Padahal, pemerintah telah merevisi batas minimum saldo dari Rp250 juta menjadi… Read More ›
Ekonom: Hati-Hati dengan Keterbukaan Informasi Perbankan
Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang… Read More ›
Indef: Perubahan Batas Saldo Wajib Lapor Beri Sinyal Buruk
JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah atas inkonsistensi poin aturan tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan, bisa memberikan sinyal yang buruk bagi masyarakat. Pekan lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)… Read More ›
SISTEM TEKNOLOGI PENUNJANG: Pemerintah Gandeng Lembaga Jasa Keuangan
JAKARTA – Pemerintah tengah berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk membangun sistem teknologi penunjang keterbukaan akses informasi keuangan. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak menjelaskan, karena hampir melibatkan semua LJK baik dalam bentuk perbankan maupun… Read More ›
Saldo Rekening Wajib Lapor DJP Direvisi jadi Rp1 Miliar Dinilai Lebih Efisien
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi revisi batas minimum (threshold) saldo rekening nasabah perbankan yang wajib dilaporkan pada Ditjen Pajak (DJP) menjadi Rp1 miliar. “Ini sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang… Read More ›
Wajib lapor simpanan Rp 1 M, tak jadi Rp 200 juta
JAKARTA. Kementerian Keuangan akhirnya meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, Rabu (7/6) malam menyatakan bahwa hal ini… Read More ›
Akhirnya, sasaran data nasabah diubah
JAKARTA. Pemerintah akhirnya berubah haluan. Usai diprotes banyak kalangan, pemerintah merevisi batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke otoritas pajak, menjadi minimal Rp 1 miliar. Semula, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 yang menjadi turunan Peraturan Pemerintah… Read More ›
