Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak Progresif JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat yang telah memiliki atau akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang baru melalui … Read More ›
Tak perlu kaget bila Anda menemukan banyak pegawai pajak nongkrong di mall saat jam kerja, lengkap dengan pakaian dinasnya. Sebab, pada musim laporan surat pemberitahuan tahunan ( SPT) pajak seperti saat ini, sejumlah petugas pajak memang ditugaskan untuk “nongkrong” di… Read More ›
Manado. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan payung hukum terkait dengan pemberian insentif atau ‘pengampunan’ bagi wajib pajak (WP) baik yang ikut program tax amnesty maupun yang tidak. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas… Read More ›
JAKARTA . Tak ada angin tak ada hujan, Ditjen Pajak tiba-tiba membatalkan sebagian besar bukti permulaan (bukper) yang sebelumnya dikeluarkan secara masif beberapa bulan terakhir. Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, pembatalan itu dilakukan karena kabar soal obral bukper tersebut sempat… Read More ›
JAKARTA – Pemerintah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEoI). Pasalnya jika tidak, menurut Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani potensi terulangnya tragedi 1998… Read More ›
JAKARTA – Institute Development of Economic and Finance (Indef) masih mempertanyakan batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Ditjen Pajak terkait penerapan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Padahal, pemerintah telah merevisi batas minimum saldo dari Rp250 juta menjadi… Read More ›
Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang… Read More ›
JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah atas inkonsistensi poin aturan tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan, bisa memberikan sinyal yang buruk bagi masyarakat. Pekan lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)… Read More ›
JAKARTA – Pemerintah tengah berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk membangun sistem teknologi penunjang keterbukaan akses informasi keuangan. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak menjelaskan, karena hampir melibatkan semua LJK baik dalam bentuk perbankan maupun… Read More ›
Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi revisi batas minimum (threshold) saldo rekening nasabah perbankan yang wajib dilaporkan pada Ditjen Pajak (DJP) menjadi Rp1 miliar. “Ini sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang… Read More ›
PAJAK PRIBADI 