Jakarta – Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bisa mengakses langsung rekening nasabah di perbankan. Hal ini akan mampu mempermudah Ditjen Pajak untuk menguji kepatuhan nasabah yang menjadi wajib pajak. Sekaligus bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Rasio pajak sekarang masih berkisar 11%. Sementara banyak negara berkembang lainnya sudah mencapai level 18-20%.

“Jadi, secara logika harusnya Indonesia rasio pajaknya bisa lebih tinggi, mungkin ada aset-aset yang di luar negeri,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Pemerintah telah menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Akan tetapi, menurut Mirza itu belum cukup karena sifatnya adalah kerelaan. Sementara nanti dengan pengecekan, maka wajib pajak sudah masuk dalam pemeriksaan dengan denda sesuai aturan.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu tentu ingin menggali informasi lebih jauh dalam rangka meningkatkan penerimaan negara,” tegasnya.

Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk sebagai landasan hukum dari pembukaan rekening bank. Dikarenakan ada 4 UU yang mencantumkan pasal mengenai kerahasiaan data nasabah, yaitu UU KUP, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal. Proses penyelesaian UU sangat lama.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

WWW.PAJAKPRIBADI.COM

Kategori:Berita

Tag:1770, 1770S, 1770SS, anak, bayar pajak, contoh pajak, dan/atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri., deadline pajak, formulir pajak, hitung pajak, istri, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final dan/atau bersifat Final, mertua, norma, npwp, pajak, pajak orang pribadi, pajak penghasilan, petunjuk pengisian, pph, pph op, profesi, soal pajak, SPT, SPT tahunan, surat pemberitahuan, surat pemberitahuan pajak tahunan, tanggungan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas