Membayar pajak pribadi pada dasarnya adalah tugas dari warga negara. Tanpa pembayaran pajak dari setiap warganya, pemerintah tentu tidak mampu melakukan pembangunan dan pembiayaan akan kebutuhan warganya. Agar dapat melakukan pembayaran pajak pribadi, kita harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Meskipun demikian, tidak semua warga negara dibebani tugas untuk memiliki NPWP dan membayar pajak pribadi.

Seseorang yang wajib memiliki NPWP adalah mereka yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan atau mereka yang berniat untuk berdomisili di Indonesia atau seseorang yang berdiam di Indonesia pada suatu tahun pajak. Persyaratan berikutnya adalah mereka yang dalam setahun penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP ini merupakan standar nominal tertentu dari penghasilan wajib pajak dalam setahun yang tidak dikenakan pajak dengan asumsi biaya ini yang dipergunakan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka salam satu tahun. Besaran PTKP selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada. Per tanggal 1 Januari 2016, PTKP terbaru adalah sebagai berikut.

– Untuk wajib pajak        : Rp 54.000.000,­

– Status menikah           : Rp 4.500.000,­

– Tanggungan maksimal

3 orang per orang           : Rp 4.500.000,

Tanggungan ini adalah anak, orang tua, mertua, saudara kandung yang tinggal satu rumah dan belum bekerja. Bagi mereka yang merasa tidak memenuhi kedua syarat tersebut, tidak wajib untuk memiliki NPWP. Mereka yang hidupnya berada dalam tanggungan seseorang tidak wajib memiliki NPWP.

http://www.pajakpribadi.com

Kategori:artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, deadline pengampunan pajak, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, terakhir pengampunan pajak, update tax amnesty