CEK FAKTA: Disinformasi Semua Warga RI Dikenakan Pajak karena NPWP dan NIK Digabung

Membuat NPWP Online untuk Pribadi, Mudah dan Cepat!

Informasi penggabungan NPWP dan NIK beredar di media sosial Facebook. Informasi itu juga menyebutkan bahwa seluruh penduduk Indonesia akan dikenakan pajak. Disertakan pula sejumlah kartu yang disebut-sebut sebagai Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com informasi tersebut adalah disinformasi. Dalam artikel Kompas berjudul “NIK dan NPWP Bakal Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak” pada 4 September 2020, dijelaskan bahwa memang akan ada penggabungan NPWP dan NIK, namun soal seluruh penduduk Indonesia dikenakan pajak tidak benar.

Rencana pemerintah untuk menggabungkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak ( NPWP) terus berjalan.

Hal tersebut sesuai dengan rencana pemerintah untuk menerapkan single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, hingga saat ini proses penggabungan NIK dan NPWP terus berjalan. Meski demikian, dirinya enggan merinci sejauh mana proses tersebut berlangsung.

“Prosesnya jalan terus pokoknya,” ujar Suryo ketika ditemui seusai rapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Suryo menjelaskan, dengan penggabungan NIK dan NPWP menjadi satu data tunggal, maka terjadi sinkronisasi dan validasi data wajib pajak.

Namun demikian, bukan berarti semua penduduk Indonesia akan dikenai pajak. Menurut Suryo, orang yang dikenai pajak tetap mereka dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yakni mereka dengan penghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

“Kan masing-masing orang punya NIK, orang yang bayar pajak kan juga orang Indonesia, meski yang kena pajak yang PTKP. NPWP itu nomor identitas, sarana identifikasi sebenarnya,” ujar Suryo.

Untuk diketahui, dengan penggabungan NPWP dan NIK, nantinya digunakan satu nomor akun, yakni NIK saja. NIK pun akan terintegrasi dengan seluruh data akun penduduk, terutama yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

Dikutip dari Kontan.co.id, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, bila hal itu digabungkan akan membuat pengawasan pajak semakin efektif, sehingga nantinya wajib pajak bisa dipantau dengan mudah.

“Jika NIK dan NPWP diintegrasikan, akan sangat bagus untuk administrasi yang efisien dan pengawasan yang efektif,” terang Yustinus.

Kesimpulan

Informasi penggabungan NPWP dan NIK, serta seluruh penduduk Indonesia dikenakan pajak adalah disinformasi. Memang benar akan ada penggabungan NPWP dan NIK, dengan harapan bisa pengawasan pajak semakin efektif, sehingga nantinya wajib pajak bisa dipantau dengan mudah.

Namun tidak benar semua penduduk Indonesia akan dikenakan pajak.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sumber: pemeriksaanpajak.com

http://www.pajakpribadi.com



Kategori:Berita

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: