Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sudah ada 50 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tervalidasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. “Update data NIK… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) memastikan, seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024, tak lagi menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, integrasi data antara NIK… Read More ›
Pemerintah memberikan kelonggaran kepada beberapa kelompok masyarakat atas kewajiban perpajakan. Bahkan ada yang sengaja dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (27/5/2022), kelompok yang dimaksud adalah para pedagang… Read More ›
Setiap warga negara Indonesia yang termasuk Wajib Pajak (WP), harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu kewajibannya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilannya kepada negara. Namun, bagi kelompok masyarakat pemegang NPWP yang tak lagi memenuhi syarat… Read More ›
Wajib Pajak yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib lapor Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PTKP yang berlaku untuk wajib pajak pribadi adalah sebesar Rp 4,5… Read More ›
Membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi mereka yang telah atau menjalankan usaha dan telah mempunyai jumlah penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Warga tersebut disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)…. Read More ›
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur layer baru tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun jadi dikenakan tarif sebesar 35%, dari yang sebelumnya 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per… Read More ›
Pemerintah dan DPR RI sepakat meneruskan pembahasan RUU KUP yang saat ini diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) untuk disahkan menjadi UU dalam rapat Paripurna. Rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan. Selain menetapkan tarif pajak baru, melalui RUU… Read More ›
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut serta menelaah data penghasilan penerima subsidi gaji karyawan. Langkah ini merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) supaya penyalurannya tepat sasaran. Adapun, pengecekan data gaji karyawan oleh Ditjen Pajak… Read More ›
Pajak adalah biaya tidak sukarela yang dikenakan pada individu atau perusahaan dan diberlakukan oleh entitas pemerintah, baik lokal, regional, atau nasional untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dalam ilmu ekonomi, pajak jatuh pada siapa pun yang membayar beban pajak. Baik itu entitas… Read More ›
PAJAK PRIBADI 