Format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sejak tahun lalu. Meski masih terbatas, namun format baru ini sudah bisa digunakan untuk beberapa keperluan administrasi pajak. Penggunaan format baru NPWP ini diatur dalam… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong wajib pajak untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Aturan itu nantinya akan berlaku penuh pada 1 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP,… Read More ›
Setiap wajib pajak (WP) yang memiliki NPWP dan penghasilan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan SPT Tahunan ini bersifat wajib. Wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda (denda SPT Tahunan) hingga… Read More ›
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas transaksi kepabeanan, mulai tanggal 1 Agustus 2021, pengajuan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan manifes kedatangan sarana pengangkut (Inward Manifest) oleh pengangkut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima (consignee). Kemudian dalam… Read More ›
Pemerintah menggodok aturan pendataan dengan cara paling mudah untuk memperluas data wajib pajak. Langkah revisi aturan ini seiring tidak semua warga Indonesia memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Konsep yang sedang dimatangkan yakni penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan teknis pelaksanaan skema insentif pajak bagi wajib pajak (WP) yang terdampak pandemi covid – 19 yang sebelumnya diatur dalam PMK No.86/PMK.03/2020. Dalam surat edaran No.SE-43/PJ/2020, otoritas menyesuaikan proses pelaksanaan kebijakan ini dengan sejumlah perubahan… Read More ›
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, bagi pihak pemberi, segala bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, pengaturan… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau harta hibah bagi wajib pajak penerima, maupun keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, atau hibah bagi wajib pajak pemberi dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh). “Syaratnya, pemberian bantuan,… Read More ›
Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan ketentuan bantuan, sumbangan, hingga harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh) dari sisi pihak penerima yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2020. PMK No.90/2020 merupakan revisi atas beleid… Read More ›
Pemberi hibah atau sumbangan yang memperoleh keuntungan dari pengalihan harta hibah atau sumbangan tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh). Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Obyek Pajak Penghasilan… Read More ›
PAJAK PRIBADI 