CONTOH SOAL
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha sebagai Pedagang Eceran
Barang-Barang Elektronik yang menggunakan norma.
 





Data Wajib Pajak

Samuel Lukito, seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran khusus barang-barang elektronik, terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit. Suparman berstatus kawin dengan 3 anak dan istrinya tidak bekerja.

Identitas Samuel Lukito adalah sebagai berikut:

NPWP                            : 06.370.538.4-047.000

            Alamat rumah                : Jl. Pluit Raya II No. 5, Pluit – Penjaringan

  Jakarta Utara

           

Daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Samuel Lukito dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut:

 

No.

Nama

Usia

Hubungan Keluarga

Keterangan

1

Helen Sofia

41 thn

Istri

Ibu Rumah Tangga

2

Alex Lukito

17 thn

Anak Kandung

Pelajar

3

Valerie Lukito

13 thn

Anak Kandung

Pelajar

4

Bony Lukito

10 thn

Anak Kandung

Pelajar

 

 

Samuel Lukito

 

PENGHITUNGAN SPT TAHUN 2007

 

 

 

Total Peredaran Usaha Tahun 2007

 

Januari

15.250.000

 

Februari

13.880.000

 

Maret

14.760.000

 

April

15.430.000

 

Mei

17.698.000

 

Juni

18.875.000

 

Juli

16.247.000

 

Agustus

19.552.000

 

September

18.995.000

 

Oktober

17.894.000

 

November

19.747.000

 

Desember

21.948.000

 

 

210.276.000

 

 

Selama tahun 2007 sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp.1.780.000,-

Bunga deposito yang diperoleh Samuel selama setahun adalah sebesar Rp. 11.280.000,- (net)

Daftar Harta Samuel adalah sebagai berikut:

 

No.

Jenis Harta

Tahun Perolehan

Harga Perolehan

1

Rumah, Jl. Pluit Raya II No. 5

1989

126.000.000

2

Warisan Uang Tunai

2005

80.000.000

3

Uang Tunai

2007

95.000.000

4

Deposito

2007

235.000.000

 

 

Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh terutang atas nama Samuel Lukito dan jumlah PPh yang lebih/kurang dibayar untuk tahun pajak 2007 serta bagaimana pengisiannya di Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 ?

 

Penjelasan:

 

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

 

Pasal 1

 

1)      Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

2)      Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2007.

 

Pasal 2

 

Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan bermaksud menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

 

 

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

 

Pasal 2

 

1)      Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

2)      Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

3)      Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

 

Pasal 6

 

1)      Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.

2)      Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

 

Berdasarkan Lampiran Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, persentase norma penghitungan penghasilan neto bagi pedagang besar alat elektronik adalah sebesar 25%.

 

 

Perhitungan PPh Terutang dan PPh Kurang Bayar

 

 

 

 

 

 

 

 

Peredaran usaha Bruto tahun 2007

 

 

             210.276.000

 

Penghasilan Netto

(30% X Rp 210.276.000)

 

 

 

               63.082.800

Dikurangi: PTKP (K/3)

 

 

 

               18.000.000

Penghasilan Kena Pajak

 

 

 

               45.082.800

 

 

 

 

 

 

 

PPh terutang:

 

 

 

 

5%

X

25.000.000

=

1.250.000

 

 

 10%

     X                       20.082.000   =

2.008.200

 

 

 

 

Total PPh terutang

 

 

 

 3.258.200

Kredit Pajak:

 

 

 

 

PPh Pasal 25

=

 

 

1.780.000

 

 

 

 

 

 

 

PPh Kurang Bayar

=

 

 

1.478.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya:

 

 

 

 

 

 

 

1/12

X

3.258.200

=

 

 

271.500

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh pengisian Form 1770 Samuel Lukito yang menggunakan Norma

Pengisian Lampiran IV Form SPT Tahunan Orang Pribadi tentang Daftar Harta dan Kewajiban ditinjau dari segi resiko perpajakan

 


 
  Copyright (c) 2005-2008 pajakpribadi.com | OMNI SUKSESTAMA | Ketentuan Layanan