ARTIKEL

Pelaku UKM Menolak Rencana Pajak Baru


JAKARTA. Berbagai reaksi negative dilontarkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) atas rencana pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) 3%-5% dari Omzet per tahun.

Dengan margin usaha yang tak begitu besar, dibawah 30% dari omzet, pemberlakuan rencana tersebut akan sangat memberatkan. “Ketika dihitung dari omzet per tahun akan semakin menguras kantong,” kata Syammahfus Chazali, pemilik Faerumnesia 7G. Faerumnesia adalah UKM yang bergerak dalam pembuatan gerabah, kerajinan tangan, dan batu bata.

Syammahfus mengaku memperoleh margin 20%-30% dari omzet antara Rp.1,2 miliar per tahun. Sehingga, walau persentase pungutan pajak lebih kecil dibanding aturan lama yang sebesar 12,5% dari laba, tetap memberatkan (baca KONTAN edisi Kamis (21/7)).

Menurutnya, ketentuan ini tidak hanya memberatkan bisnisnya, namun juga UKM-UKM lain yang bergerak dibidang makanan, usaha konveksi, dan usaha lain. Karena itu ia meminta pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan ketentuan itu ke UKM.

Ia mengatakan, jika ketentuan itu benar-benar berjalan, maka pengusaha UKM perlu menaikkan harga jual meski ancaman penurunan omzet di depan mata.

Aswan Nasser, pemilik La Vindhy, UKM produsen perlengkapan bayi di Bandung juga mengeluhkan hal serupa. “seharusnya pemerintah juga melihat sector usahanya jangan pukul rata,” ujarnya

Dengan omzet Rp. 3 miliar sampai Rp. 4 miliar per tahun, memang Aswan bisa meraup margin usaha sebesar 10%-20%. Masalahnya, menurut Aswan, sering ada ketidak sesuaian besaran omzet yang dilaporkan dengan kenyataan. Hal ini terjadi karena pihak bank mensyaratkan omzet yang besar untuk bisa mendapatkan kredit usaha. “ bank sering mendorong pengusaha memperbesar omzet dalam laporan,”katanya.

Arief ringgawo, pemilik warung makan Kupat Tahu Magelang juga setuju kalau ketentuan pajak baru itu akan membebani usahanya. Sebab, pengusaha UKM tak hanya dibebani dengan pajak penghasilan. Pelaku UKM makanan juga harus membayar pajak penjualan (PPn) yang sebesar 10%. Dia mengusulkan,” sebaiknya benahi dulu internal pajak,” katanya.

Harian Kontan, 22 Juli 2011 oleh Ragil Nugroho dan Bambang Rakhmanto



www.pajakpribadi.com

Copyright (c) 2007 pajakpribadi.com | OMNI SUKSES UTAMA | Ketentuan Layanan